Get live statistics and analysis of Mahfud MD's profile on X / Twitter

Pagi seharusnya saya siap2 ke Gedung MPR utk menghadiri Pelantikan Presiden. Tetapi tiba2 saya hrs menengok Ibu di Surabaya. Saya sdh beritahukan kpd Pimpinan MPR bhw saya absen pada acara di MPR. Ibu saya sdh berusia 94 tahun, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah SWT.

Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2.

Tatibnya, saat hakim msk dan keluar ruang sidang pengunjung bersikap sempurna. Tp sidang pengucapan vonis Harvey ini aneh. Stlh mengetukkan palu vonisnya hakim malah tetap duduk dan membiarkan Harvey bersukaria di depan majelis. Hrs-nya hakim keluar dulu, baru yg lain blh berdiri

Terkait ribut-ribut perilaku hedon dan flexing Kaesang & Erina adalah betul pernyataan Pak Alex Marwata (KPK) dan pimpinan PuKat UGM bahwa perilaku hedon dan fkexing Kaesang itu hrs diselidiki dlm konteks gratifikasi. KPK dan Pukat UGM mengatakan, jika kasus spt Kaesang dibiarkan hanya dgn alasan dia bukan pejabat maka nanti bisa banyak pejabat yang menyalurkan gratifikasi lewat anak dan keluarganya.

Kawan-kawanku Eksponen Angkatan Reformasi 1998. Sudh 25 tahun kita melakukan reformasi dan sdh banyak diantara kita yg menggengam kekuasaan. Yuk, berhati-hati memelihara kekuasaan sebagai amanah. Jangan sewenang-wenang dan jangan korupsi, baik korupsi uang maupun korupsi politik. Jangan sampai kita terjebak ke dalam situasi spt sedang menunggangi singa liar. Menunggangi singa liar itu mengerikan. Mau turun takut diterkam singa, mau terus di punggung singa pasti takkan kuat dan pasti ada batasnya. Terkadang banyak juga yang memanah singa tetapi nyasar ke penunggangnya. Agar tak sampai masuk ke situasi menunggangi singa liar, jagalah kekuasaan dgn menegakkan konstitusi dan membangun demokrasi yang berkeadaban. Semoga Tuhan selalu memberkati Indonesia🇮🇩.

Sikap Presiden Prabowo ttg. pemberantasan korupsi spt. membingungkan: 1) Kt-nya korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika; 2) Tp katanya lg koruptor akan diberi maaf asal mengembalikan hsl korupsinya; 3) Msh ada harapan krn dia jg bilang, "Tunggu stlh 6 bln"

Terlepas dari ada bagian yg, mungkin, kita kurang setuju atas langkah2 Pak Prabowo tapi satu hal yg pasti, "Penampilan Presiden Prabowo selama kunjungannya ke luar negeri tlh membangun self confidence dan kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara merdeka". Anyway, kita apreasiasi

Seorang teman mantan Pejabat Tinggi memgirim pepatah Turki ini kepada saya: "Kalau badut menghuni istana, dia bukannya jadi raja; melainkan istana lah yang menjadi panggung sirkus." Dia tak menjelaskan apa pun dan hanya bilang, "Inj pepatah Turki".

Pameran lukisan Yos Suprapto (YS) batal dilaksanakan. Alasannya krn YS menolak permintaan kurator Galeri Nasional (GN) utk. mencopot 5 dari 30 lukisan karyanya yg sdh disiapkan sejak setahun. GN bilang menunda krn alasan teknis tapi praktisnya membatalkan. Lukisan adl ekspresi.

SAMPAI saat ini arahan2 dan sikap Presiden Prabowo utk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi msh memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pjbt, termasuk DPR/DPRD, tidak bnyk studi banding krn kita sdh tahu masalah kita. DULU, kalau…

Tentu, kita tak bs memaksa KPK memanggil Kaesang. Tergantung i'tikad KPK saja. Tapi kalau alasannya krn Kaesang bkn pejabat, maka perlu dikoreksi dlm 2 hal: 1. Itu ahistorik. Bnyk koruptor yg terlacak stlh anak atau isterinya yg bkn pejabat diperiksa. Contoh: RA, seorang pejabat Eselon III Kemkeu skrng mendekam di penjara justeru ketahuan korupsi stlh anaknya yg hedon dan flexing ditangkap. Anak RA dgn mobil mewah menganiaya seseorang. KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: ternyata hasil korupsi. KPK memproses, RA dipenjarakan. 2. Kalau alasan hanya krn bkn pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Ini sdh dinyatakan oleh KPK via Alex Marwata dan Pimpinan PuKat UGM.

Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2.

Tatibnya, saat hakim msk dan keluar ruang sidang pengunjung bersikap sempurna. Tp sidang pengucapan vonis Harvey ini aneh. Stlh mengetukkan palu vonisnya hakim malah tetap duduk dan membiarkan Harvey bersukaria di depan majelis. Hrs-nya hakim keluar dulu, baru yg lain blh berdiri

Pagi seharusnya saya siap2 ke Gedung MPR utk menghadiri Pelantikan Presiden. Tetapi tiba2 saya hrs menengok Ibu di Surabaya. Saya sdh beritahukan kpd Pimpinan MPR bhw saya absen pada acara di MPR. Ibu saya sdh berusia 94 tahun, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah SWT.

Seorang teman mantan Pejabat Tinggi memgirim pepatah Turki ini kepada saya: "Kalau badut menghuni istana, dia bukannya jadi raja; melainkan istana lah yang menjadi panggung sirkus." Dia tak menjelaskan apa pun dan hanya bilang, "Inj pepatah Turki".

Sikap Presiden Prabowo ttg. pemberantasan korupsi spt. membingungkan: 1) Kt-nya korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika; 2) Tp katanya lg koruptor akan diberi maaf asal mengembalikan hsl korupsinya; 3) Msh ada harapan krn dia jg bilang, "Tunggu stlh 6 bln"

Terkait ribut-ribut perilaku hedon dan flexing Kaesang & Erina adalah betul pernyataan Pak Alex Marwata (KPK) dan pimpinan PuKat UGM bahwa perilaku hedon dan fkexing Kaesang itu hrs diselidiki dlm konteks gratifikasi. KPK dan Pukat UGM mengatakan, jika kasus spt Kaesang dibiarkan hanya dgn alasan dia bukan pejabat maka nanti bisa banyak pejabat yang menyalurkan gratifikasi lewat anak dan keluarganya.

Kawan-kawanku Eksponen Angkatan Reformasi 1998. Sudh 25 tahun kita melakukan reformasi dan sdh banyak diantara kita yg menggengam kekuasaan. Yuk, berhati-hati memelihara kekuasaan sebagai amanah. Jangan sewenang-wenang dan jangan korupsi, baik korupsi uang maupun korupsi politik. Jangan sampai kita terjebak ke dalam situasi spt sedang menunggangi singa liar. Menunggangi singa liar itu mengerikan. Mau turun takut diterkam singa, mau terus di punggung singa pasti takkan kuat dan pasti ada batasnya. Terkadang banyak juga yang memanah singa tetapi nyasar ke penunggangnya. Agar tak sampai masuk ke situasi menunggangi singa liar, jagalah kekuasaan dgn menegakkan konstitusi dan membangun demokrasi yang berkeadaban. Semoga Tuhan selalu memberkati Indonesia🇮🇩.

SAMPAI saat ini arahan2 dan sikap Presiden Prabowo utk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi msh memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pjbt, termasuk DPR/DPRD, tidak bnyk studi banding krn kita sdh tahu masalah kita. DULU, kalau…

Terlepas dari ada bagian yg, mungkin, kita kurang setuju atas langkah2 Pak Prabowo tapi satu hal yg pasti, "Penampilan Presiden Prabowo selama kunjungannya ke luar negeri tlh membangun self confidence dan kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara merdeka". Anyway, kita apreasiasi

Pameran lukisan Yos Suprapto (YS) batal dilaksanakan. Alasannya krn YS menolak permintaan kurator Galeri Nasional (GN) utk. mencopot 5 dari 30 lukisan karyanya yg sdh disiapkan sejak setahun. GN bilang menunda krn alasan teknis tapi praktisnya membatalkan. Lukisan adl ekspresi.

Tentu, kita tak bs memaksa KPK memanggil Kaesang. Tergantung i'tikad KPK saja. Tapi kalau alasannya krn Kaesang bkn pejabat, maka perlu dikoreksi dlm 2 hal: 1. Itu ahistorik. Bnyk koruptor yg terlacak stlh anak atau isterinya yg bkn pejabat diperiksa. Contoh: RA, seorang pejabat Eselon III Kemkeu skrng mendekam di penjara justeru ketahuan korupsi stlh anaknya yg hedon dan flexing ditangkap. Anak RA dgn mobil mewah menganiaya seseorang. KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: ternyata hasil korupsi. KPK memproses, RA dipenjarakan. 2. Kalau alasan hanya krn bkn pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Ini sdh dinyatakan oleh KPK via Alex Marwata dan Pimpinan PuKat UGM.